Suara Merdeka, Sabtu, 25 Nopember 2006. MASYARAKAT masih memandang ibadah haji sebagai simbol kesempurnaan seseorang menjadi muslim. Tak heran, berbagai upaya, termasuk menjual tanah pekarangan, sawah dan rumah, dilakukannya.”Berhaji dengan modal apa-apa didoli (dijual semua-Red) atau haji padoli, sesungguhnya paling afdal dan bebas dari korupsi,” tandas Drs H Kholid Anwar, penulis buku Haji Tanpa Korupsi, Introspeksi Menggapai Kemabruran Haji, di Jalan Pahlawan 72 Kebumen, baru-baru ini.

Diskusi sore itu diadakan Gabungan Masyarakat Sipil (Gampil) dan Institute for Research and Empowerment (IRE), dipandu Borni Kurniawan. Sejumlah aktivis LSM, mahasiswa dan perempuan hadir pada acara lesehan menyambut penerbitan buku tersebut.

Kholid menyebut, pelaksanaan ibadah haji 1427 H (2006-2007) bagi jamaah asal Indonesia dapat menikmati pelayanan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Itu tidak lepas dari kebijakan Depag RI yang mengurangi komponen biaya yang tak perlu. Petugas haji atau orang-orang yang berangkat haji atas biaya dinas (haji abidin), ikut dipangkas.

Hasilnya, dana yang biasanya untuk haji abidin, dialihkan untuk meningkatkan kualitas ransum selama delapan hari di Madinah. Jamaah merasakan iktikad Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri Agama Maftuh Basyuni, mampu mengundang simpati.

Kemudian timbul pernyataan, bagaimana hukumnya naik haji dengan hasil korupsi. Kholid memberi jawab di awal bukunya bahwa haji harus terlaksana tanpa korupsi. Bahkan, ibadah itu bisa menjadi simbol kejujuran hati untuk melawan korupsi.

Dia mengatakan, orang berhaji menggunakan dana hasil korupsi atau tercampur dengan uang yang dapat dikategorikan hasil korupsi, layak memperoleh predikat haji korupsi. Haji korupsi agak berbeda dari korupsi haji, yang diartikan mengambil atau mengurangi secara tidak sah terhadap sebagian syarat dan rukun haji.

Menurut Kholid, haji abidin bisa saja masuk dalam kriteria haji korupsi sekaligus juga korupsi haji, sepanjang biaya berasal dari penggunaan dana yang menyimpang dari aspek hukum, termasuk korupsi.

Komper Wardopo yang menjadi panelis dalam diskusi tersebut menyatakan, mencari karakteristik haji tanpa korupsi di tingkat lokal (Kebumen) lebih mudah. Sebab di Kebumen, setiap tahun yang berangkat haji rata-rata 600 – 900 orang.

Menjual Tanah

Bahkan mayoritas, haji Kebumen dari pedesaan, kaum petani dan berusia di atas 45 tahun. Mereka sebagian besar berhaji dengan biaya hasil menjual tanah, sawah, dan pekarangan. Haji yang demikian itu berangkat karena niat ikhlas menjual harta benda yang dimiliki, demi bisa menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Muslihudin dari Dewan Tani lebih menyoroti monopoli penyelenggaraan haji oleh Depag. Menurut dia, akibat kebijakan monopoli, justru melahirkan penyelenggaraan haji menjadi mahal dan melahirkan korupsi.

Menurut Muslihudin, semestinya urusan ibadah haji diserahkan ke perorangan atau lembaga swasta. Pemerintah lebih banyak memberikan regulasi. Dengan begitu, akan ada peningkatan pelayanan yang berarti. Sebab selama ini, biaya perjalanan ibadah haji atau ongkos naik haji (ONH) di Indonesia mahal, namun pelayanannya masih buruk.

Di sisi lain, Nurul Hadi SAg, aktivis LSM yang pernah naik haji, mengaku agak sulit memisahkan sumber pembiayaan haji. Dia saat berangkat haji setidaknya banyak ditopang fasilitator Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), yang sebagian dananya hasil pinjaman luar negeri.

”Menurut saya, yang paling tahu apakah sumber pembiayaan haji itu bersih atau tercampur harta yang tidak bersih adalah diri sendiri dan Allah SWT. Sepanjang saat berangkat merasa nyaman, ya berangkatlah,” tandas Nurul Hadi.

Aktivis perempuan dari Institut Studi untuk Penguatan Demokrasi (Indipt), Irma Suzanti mempersoalkan kenapa jamaah haji di Kebumen tiap tahun dipungut Rp 300 ribu untuk biaya membangun gedung haji. Sementara pembangunan gedung di Jalan Veteran sudah lama stagnan dan belum terwujud.

Borni Kurniawan mengatakan, apa yang dilakukan Kholid -kini anggota KPU Kebumen-, menulis buku itu sebagai awal yang baik dalam upaya menggugah budaya tulis.

Dia mengharap budaya menulis buku tak hanya menjadi tradisi di kota besar Yogyakarta dan Jakarta, namun bisa tumbuh di Kebumen, sehinga melahirkan intelektual lokal yang tahu persoalan daerah. (Komper Wardopo-39d)